IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL MASYARAKAT DESA UJUNG KEMPAS KECAMATAN KETUNGAU HULU

Martinus Syamsudin

Abstract


Masyarakat berhak menerima pelayanan publik, Negara Republik Indonesia secara khusus hal
ini sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana
kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Fungsi Pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mengelola,
pelayanan masyarakat, mengingat yang menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini kemampuan Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efeisien, efektif,
dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai pelaksana suatu model
kebijakan pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan,
khususnya pelayanan kepeda masyarakat desa.


Full Text:

PDF

References


Arikunto,S. 1998. Perosedur Penelitian. Jakarta:

Renika Cipta

Barata, Atep S 2004. Dasar- dasar Pelayanan

Prima. Jakarta: Elex Media.

Komputindo.

Dharma Setiawan salam, 2002.

ManajemencPemerintahan Indonesia.

Jakarta: Djambatan.

Dwipayana, Aagn dan Sutoro, Eko. 2003.

Membangun Good Governance di

Desa. Yogyakarta: IRE Press.

Dimyati dan Mudjiono. 2001.Belajar dan

Pembelajaran. Dirjen Dikti. Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 1990. Dinamika

Komunikasi. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Faisal, S. 2001. Format-Format-Penelitian Sosial.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Faisal, S. 2001. Format-Format-Penelitian Sosial.

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Gie, T. L. 2000. Administrasi Perkantoran

Modern. Yogyakarta: Liberty.

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen

Dasar,Pengertian, dan, Masalah, Edisi

Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen

Sumber Daya Manusia. PT. Bumi.

Kartini, Kartono. 2005. Pemimpin dan

Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005.

The Ethics Challenge in Public

Service: A Problem-Solving

Guide. Market Street. San

Fransisco: Jossey-Bass.

Moenir, H.A.S. 1987. Pendekatan Manusiawi

dan Organisasi Terhadap

Pembinaan Kepegawaian. Jakarta:

PT. Gunung Agung.

Moenir, AS. 1992. Manajemen Pelayanan

Umum Di Indonesia, Jakarta :

Bumi Akasara

Moenir, H.A.S. 2002.Manajemen Pelayanan

Umum di Indonesia. Cetakan

Keenam Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. J. 1999, Metode penelitian

kualitatif. Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya.

Nasir, M. 1988. Metode Penelitian, Jakarta:

Ghalia.

Nawawi, H. 2003. Metodologi Penelitian,

Yogjakarta: Gajah Mada University

Press.

Notoadmodjo, Soetidjo. 2003.

Pengembangan Sumber Daya

Manusia. Rineka Cipta. Jakarta.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005.

Manajemen Pelayanan. Jakarta:

Pustaka Pelajar.

Stephen P. Robbins. 2006. Perilaku

Organisasi. Jakarta: Indeks

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem

Administrasi Negara Republik

Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Sutopo dan Sugiyanti. 1998. Pelayanan

Prima. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara.

Sofo, F. 2003. Pengembangan Sumber Daya

Manusia, Ed 1. Surabaya:

Airlangga University Press.

Sinamo, J. H. 2002. Etos Kerja 21 Etos

Kerja Profesional di Era Digital

Global, Edisi 1. Jakarta: Institut

Darma Mahardika.

Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen Tenaga

Kerja Indonesia, Pendekatan

Administratif dan Operasional.

Bumi Aksara. Jakarta.

Sutarto. 2004. Pelayanan Publik Suatu Kajian

Kebijakan Birokrasi. Jakarta:

Gramedia Press.

Sule,ET dan Kurniawan,S. 2005. Pengantar

Manajemen. Jakarta: praneda

Madia.

Sukarna. 1989. Demensi-Demensi Prima

Administrasi Negara. Jakarta :

Kencana Prenada Media Group.

Taliziduhu, Ndaraha. 2003. Kybernologi (Ilmu

Pemerintahan Baru). Jakarta:

Rineka Cipta

Sukarna. 1989. Pengantar Ilmu administrasi.

Bandung: Mandar Maju.

Wahab, A.S. 1998. Reformasi Pelayanan

Publik Menuju Sistem Pelayanan

yang Responsif dan Berkualitas.

Malang : PPSUB

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep,

Aplikasi dan Implementasinya

Dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah). Bandung: Mandar Maju.

Winarno,B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan

Publik.Yogyakarta: Media Presindo

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 63/KEP/M.PAN/2003

Tentang Pedoman Umum

Penyelenggaran Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal.

Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 tentang Tentang Desa

Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2017 tentang Tentang standar

Pelayanan Masyarakat Desa




DOI: https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.474

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas Sintang

INDEXING BY :