PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI CRYPTO DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1884Keywords:
Cryptocurrency, Investment Fraud, 2023 Criminal Code, Law Enforcement, Digital Fraud OffensesAbstract
The development of crypto assets has created new opportunities for criminal activities, particularly digital investment fraud causing widespread public losses. Previous studies have examined investment fraud and cybercrime under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), but comprehensive analysis of the 2023 Criminal Code in addressing crypto investment fraud remains limited. Existing literature generally relies on the former legal framework, particularly Article 378 of the Criminal Code and the ITE Law, without examining the normative reforms introduced by the 2023 Criminal Code. This gap is increasingly significant given complex crypto fraud schemes, including rug pulls, pump-and-dump schemes, and fraudulent Initial Coin Offerings (ICOs), which are not fully addressed by conventional legal frameworks. This study aims to analyze the legal construction of crypto investment fraud under the 2023 Criminal Code, identify challenges in law enforcement, and formulate its normative contribution as an adaptive legal instrument for addressing technology-based digital crimes in Indonesia.
References
Asriati, Sumiati. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor." Jurnal Ilmu Hukum LL-Dikti. Volume 10, No. 1 (2021): hal. 3.
Debora. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi. Skripsi. Universitas Medan Area, 2023.
Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol. 2, No. 2 (2024): 69-77.
Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." Lex Scientia Law Review. Vol. 3, No. 2 (2019).
Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." Esensi Hukum. Vol. 4, No. 2 (2022): 154-170.
Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.
Pemayun, Cokorda G.B. dan Priyanto, I Made D. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol. 15, No. 6 (2025).
Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Puspitasari, Sabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." Jurist-Diction. Vol. 3, No. 1 (2020).
Putra, Komang Indra Dewangga dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia." Jurnal Kertha Semaya. Vol. 12, No. 9 (2024).
Saputra, Ilhamda Akmal, Iyah Faniyah, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia." Ekasakti Legal Science Journal. Vol. 2, No. 3 (2025): 229-242.
Syaeh, Muhammad Tunjang, et al. "Urgensi Standardisasi End User License Agreement (EULA) Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia." Jurnal BATAVIA. Vol. 2, No. 1 (2025): 13-26.
Tomasoa, Sarasota, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia." Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 4, No. 1 (2022).
Uchoa, Pablo. "Krisis Ekonomi 2008 Dan Keadaannya Di Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia." BBC Indonesia. Diakses pada 5 Februari 2026. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Utami, Gayung dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." Novum: Jurnal Hukum. Vol. 10, No. 01 (2023): 144-158.
Widjangkoro, Hanung. "Upaya Hukum Terhadap Investasi Cryptocurrency Dogecoin Ilegal Yang Merugikan Konsumen." PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol. 29, No. 2 (2024): 72-81.
Yohandi, Axel, dkk. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." Diponegoro Law Journal. Vol. 6, No. 2 (2017).
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
