PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI MERAH PUTIH DI KABUPATEN SIKKA

Authors

  • Silfester Iron Natus Lolang Dollu Universitas Nusa Nipa, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1896

Keywords:

Notary, Merah Putih Cooperative, Cooperative Establishment, Legal Certainty

Abstract

This study aims to analyze the role of notaries in the process of establishing and legalizing Merah Putih Cooperatives in Sikka Regency. The research method used is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation during the internship program. The results indicate that notaries play an important role in ensuring legal certainty, legality, and administrative completeness of cooperatives. The main obstacle encountered is the low level of understanding of cooperative law among cooperative administrators. Therefore, increased legal socialization and legal assistance are needed.

References

Abdullah, N. 2017. Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik.

Hilda Halnum Salsabila Hilda, Muflih Munazih, Siti Kunarti (universitas jendral Sudirman)

Hilda Halnum Salsabila, Mufli Munazih dan Siti Kunarti (2025) – Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden (Jurnal USM Lau Review)

Muhammad Raihan Nugraha, 2025, Prosedur Pendirian Koperasi, Hukum Online Link URL: Prosedur Pendirian Koperasi | Klinik Hukumonline, diakses 27 Januari 2025

Nasution, Z. (2017). Koperasi dan pemberdanyaan Ekonomi rakyat. Jakarta: Erlangga. Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2025

Presiden Republik Indonesia. (2025). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah

Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kesembilan)

Tarmizi, 2019, Kode Etik Profesi tentang Hukum. Polisi, Hakin, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Ariter dan Mediator, dan Intelijen Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Downloads

Published

09/30/2026

Issue

Vol. 14 No. 2 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (On Progress)

Section

Artikel

Citation Check

License

Copyright (c) 2026 PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.