TINJAUAN HUKUM PENGATURAN PPPK PARUH WAKTU DAN PPPK PENUH WAKTU SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERBEDAAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Authors

  • Varik Farsyak Universitas Bengkulu, Indonesia
  • M. Adrian Fitra Yamazaki Universitas Bengkulu, Indonesia
  • Aldo Kurniawan Universitas Bengkulu, Indonesia
  • Iskandar Universitas Bengkulu, Indonesia
  • Madinar Universitas Bengkulu, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1912

Keywords:

PPPK, Part Time, Full Time, Rights and Obligations, Merit System

Abstract

This study aims to analyze the provisions of part-time and full-time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the Indonesian civil service legal system and examine the legal implications of differences in their rights and obligations. The research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, utilizing legal materials analyzed qualitatively. The results show that full-time PPPK have a clear regulatory basis under Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018. Meanwhile, part-time PPPK lack explicit normative regulations, resulting in legal uncertainty and imbalances in salaries, benefits, job protection, and tenure. This condition may cause injustice and contradict the principles of legal certainty and the merit system. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure justice, legal certainty, and protection of PPPK rights.

References

Agustina, I., & Harijanto, D. (2022). Determinan perilaku proaktif pegawai ditinjau dari persepsi dukungan organisasi, keadilan distributif serta keadilan prosedural. Jurnal Manajemen dan Profesional, 3(1), 102–120.

Assegaf, Y. S., & Nugroho, W. C. (2025). Perlindungan hukum bagi PPPK paruh waktu. Media Hukum Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara. (2024–2025). Penjelasan teknis pengangkatan PPPK paruh waktu.

Fitriani, W., dkk. (2025). Legal protection of equal rights to pension guarantees for PNS and PPPK. Jurnal Mediasas.

Handini, W. P., & Risdiarto, D. (2020). Problematika perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 501–518.

Harjanto, S. S. (2020). Penyelesaian sengketa PPPK melalui upaya administratif. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.

Heavyantono, O. I. (2019). Pengaruh keadilan distributif dan prosedural terhadap kepuasan kerja tenaga kependidikan non PNS di Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Juliani, H. (2019). Diskresi dalam rekrutmen PPPK pasca PP 49 Tahun 2018. Administrative Law and Governance Journal, 2(2).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024–2025). Siaran pers penataan tenaga non-ASN.

Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Kompas.com. (2025, Januari 27). Syarat PPPK paruh waktu, formasi jabatan, dan gaji yang diterima.

Maulana, J., Mahda Lena, E. F., Naibaho, D. S., dkk. (2025). Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jurnal, 5(1), 96–112.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224.

Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Jurnal Yuridis, 7(2).

Setiawan, G. A., dkk. (2022). Perlindungan hak PPPK melalui jaminan hari tua (JHT). Jurnal Konstruksi Hukum, 3(3).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyanto, dkk. (2023). Fulfillment of legal certainty for government employees with employment agreements as state civil apparatus. Kosmik Hukum, 25(3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Wicaksono, E. N. (2023). Konstruksi yuridis dan implikasi hukum PPPK paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara Indonesia. Law Studies.

Wicaksono, E. N. (2025b). Konstruksi yuridis PPPK paruh waktu dalam sistem kepegawaian negara Indonesia. Journal of Contemporary Law Studies, 3(1), 1–16. https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4990

Published

09/30/2026

Citation Check