PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI PARTISI DINDING KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBARUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1927Keywords:
Cancellation, Industrial Design, Novelty, Substantive ExaminationAbstract
Industrial design protection requires novelty as a condition for obtaining exclusive rights. However, Indonesia’s registration system combines the first-to-file principle with passive substantive examination under Article 26 of Law Number 31 of 2000, creating loopholes for registering non-novel designs or designs in the public domain. This study analyzes the legal implications of the absence of mandatory substantive examination for the validity of the Partisi Dinding industrial design registration and examines judges’ legal considerations in Decision Number 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Using normative legal research with statutory and case approaches, the findings show that passive examination creates legal uncertainty and enables bad-faith monopolization of prior art. The cassation court cancelled the defective registration, recognizing digital and cross-border prior art evidence and applying the overall aesthetic impression test, thereby strengthening judicial cancellation as a corrective mechanism.
References
Atsar, Abdul. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
Djumhana, Muhamad, & Djubaedillah, R. (2003). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Fajar, Ahmad Mukti N. D., & Achmad, Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hendrawan, Yourdan F. (2022). Analisis Kontribusi Subsektor Industri Kreatif Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Tulungagung. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 4-7.
Hidayah, Khoirul. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
Jamyati. (2019). Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000. Jurnal Hukum, 2-3.
Jened, Rahmi. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lutfi, Muhammad. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 18.
Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nashiruddin, Afif. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia. Aktualita (Jurnal Hukum), 2(1), 2-7.
Permana, Mochamad Rizki. (2020). Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik. Jurnal Krisna Law, 2(1), 100.
Purwanto, Edy. (2020). Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang). Sumenep: Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja.
Rohaini, Ramadhan, H. W., & Ariani, N. D. (2021). Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Salim, H. S., & Nurbaini, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (1995). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Susiana, Dewi. (2013). Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya. Premise Law Journal, 1(2), 9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Utomo, Tomi Suryo. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
