TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR ATAU BERLABEL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 122 JO PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA DAN PERTANIAN (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022pn.Kla)
Abstract
References
Buku-Buku
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.
-------------. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian satu Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafndo, Jakarta.
--------------. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Pers, Jakarta.
--------------. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta.
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori- Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar). Rangkang Education, Yogyakarta.
Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim. 2019. Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi. Setara Press, Malang.
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta.
Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kencana, Jakarta.
Chairul Huda. 2016. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana, Jakarta.
Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
Hanafi Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Rajawali Pers, Jakarta.
Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Bebahaya.
Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
Permentan Nomor 43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik.
Kepmentan Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
Jurnal
Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
Mujnah Alawiah Jalil. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 385/Pid.Sus/2017/PN. Sgm), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Journal of Rural and Development, Voleme 3 Nomor 2, Univ
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.