Upaya Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Soppeng: UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SOPPENG

AHMAD ROSANDI SAKIR

doi:10.51826/fokus.v22i1.1047

Authors

AHMAD ROSANDI SAKIR Universitas Pattimura, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51826/fokus.v22i1.1047

Keywords:

Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah; Penataan

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam penataan
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada kebijakan regulasi,
infrastruktur, pelatihan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian
melibatkan survei lapangan, wawancara mendalam, dan analisis data kuantitatif. Dalam
penelitian ini, tergambar upaya serius Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam
meningkatkan penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui beberapa aspek kunci. Pertama,
pemerintah telah merumuskan kebijakan regulasi yang melibatkan izin usaha dan lokasi
berdagang, menciptakan kerangka kerja untuk lingkungan berdagang yang teratur. Kedua,
investasi signifikan dilakukan dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas di area berdagang,
seperti pengaturan tempat parkir dan sanitasi, guna menciptakan kondisi yang lebih nyaman
dan efisien. Selanjutnya, program pelatihan dan bimbingan diperkenalkan untuk meningkatkan
pemahaman pedagang tentang etika berdagang dan manajemen usaha. Pengawasan dan
penertiban menjadi fokus lain, dengan pemerintah aktif dalam monitoring, penindakan
pelanggaran, dan peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum. Terakhir, keterlibatan dan
partisipasi masyarakat diarahkan untuk mendukung keberhasilan penataan PKL, dengan
mendorong partisipasi warga dalam pengawasan dan memberikan masukan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afiati, A. N. (2020). Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang). Fisip UIN Jakarta.

Ainayah, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sei Sikambing Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

Akil, A., Yudono, A., Wunas, S., Trisutomo, S., Jinca, M. Y., Ali, M., Arifin, M., Rasyid, A. R., Latief, I., & Osman, W. W. (2021). Sosialisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tangguh Pandemi di Pantai Losari Kota Makassar. JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat, 4(2), 193–206.

ALdeo, Z., Aulia, A. R., Efendi, Y., & Syamsir, S. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora, 1(2), 269–285.

Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. 1(3).

Azima, B. S. N., Yuniarman, A., & Lestari, S. A. P. (2020). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. Jurnal Planoearth, 5(1), 14–19.

Azmi, N., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(4), 207–215.

Bakhri, S. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha di Masa Pandemi. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 147–161.

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi, 6(2), 93–103.

Gunawan, K. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI CAGAR BUDAYA CANDI MUARO JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Huurin’iin, A., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, 4(2), 391–406.

Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A. M. W. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali. Jurnal Bedah Hukum, 5(2), 192–201.

Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 23–34.

Lutfiana, A. N., & Rahaju, T. (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Publika, 381–390.

Mardin, A., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MALANG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BESAR (Studi Kasus Diskopindag dan Pedagang Kaki Lima). Respon Publik, 17(13), 43–56.

Muttakin, D. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 121–133.

Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 130–146.

Pratama, A. R. (2023). STRATEGI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA.

Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. Publika, 241–254.

Retnowati, N. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima: Analisis Pasar Bisnis Pasar Malam Di Lapangan Kodam V Brawijaya. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 11–16.

Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. Jurnal Sutasoma, 2(1), 19–26.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SOPPENG