MEKANISME PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Authors

  • A.M. YADISAR

DOI:

https://doi.org/10.51826/fokus.v18i2.415

Abstract

Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terciptanya kualitas pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna layanan. Kualitas mekanisme pelayanan pada akhirnya dapat memberikan beberapa mamfaat diantaranya terjalinnya hubungan yang harmonis antara penyedia layanan dengan masyarakat atau dunia usaha. Kualitas mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan merupakan suatu harapan yang ingin dicapai. Mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan harus mampu memenuhi kualitas layanan yang diharapkan masyarakat dan dunia usaha. Mekanisme pelayanan kepada masyarakat agar tidak mempersulit pelayanan terhadap rakyat, karena tata kelola pemeritahan yang baik (good governance) hanya akan terwujud bila pelayanan itu murah, mudah, dan cepat sesuai dengan tuntutan zaman.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dwiyanto, Agus et al. 2008. Mewujudkan Good

Governance Melalui Pelayanan Publik,

Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Irawan, Hamdi. 2002. 10 Prinsip Kepuasan

Pelanggan. Jakarta: PT Gramedia.

Kencana, Syafie, Inu, et. al. 1999. Ilmu

Administrasi Publik. Cetakan Pertama.

Jakarta: Rineka Cipta.

A.M. Yadisar, Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 217

Kotler, P. 1997. .Marketing Management: Analisys,

Planning, Implementation and Control.. 9

th edition. New York : Addims-Wesley

Oublishing Company

Moeninr, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan

Umum di Indonesia Cetakan Keenam.

Jakarta: Bumi Aksara

Osborne, David. & Ted Gaebler.1992. Reinventing

Government: How the Entrepreneural

Spirit Transforming the Public Sector.

Jakarta: LPPM.

Parasuraman, A., Valerie A. Zethaml, & Leonard

Berry. 1994. .Reassesment of Expectations

as A Comparison Standard in Measuring

Service Quality: Implications for Futher

Research.. Journal of Marketing. Vol. 58.

January. hal.11-124.

Sampara, Lukman. 2000. Manajemen Kualitas

Pelayanan. Jakarta: STIA-LAN Press

Sinambela, Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan

Publik, Teori, Kebijakan, dan

Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara

Yuyun dkk. 2006. Reformasi Terpadu Pelayanan

Publik. Yogyakarta : Pemda DIY dan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan di Indonesia

Warella Y. 1997. Administrasi Negara dan

Kualitas Pelayanan Publik. Pidato

Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu

Administrasi Negara. Semarang: Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Diponegoro.

——. 1995. Managemen Pelayanan Publik.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Tidak Diterbitkan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Nagara Nomor: 26: KEP/M.PAN/2/2004

Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Published

11-12-2020

Citation Check