PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Authors

  • Antonius Erwandi

DOI:

https://doi.org/10.51826/fokus.v18i2.416

Abstract

Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu diwilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Pelimping masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanayak 67 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sintang sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Kelam Permai. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemrintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, PKH

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bratakusuma, Dedi Supriadi. 2001. Otonomi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jakarta Pustaka Pelajar.

Faisal. 1990. Observasi Dan Pengumpulan Data.

Bandung: Bumi Aksara.

Hasibuan, Melayu, SP. 2006. Manajemen Dasar;

Pengertian Dan Masalah.Jakarta : PT.

Bumi Aksara.

Moenir, .A.S. 2000.Manajemen Pelayanan Umum

Di Indonesia. Jakarta.Bumi Aksara,

Jakarta.

Moleong J. Lexy. 2005. Metodologi Penelitian

Kualitatif, Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya.

Nugroho, D. Riant. 2008. Kebijakan Publik

Formulasi, Implementasi, dan

Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo Kelompok Gramedia.

Poerwadarminta, WJS. 2003. Kamus Umum

Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai

Pustaka.

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi

Publik.Bandung : Alfabeta.

Ritonga Honangan. 2003. Persentase Penduduk

Miskin di Indonesia Tahun 2003.

Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik:

Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan

Kebijakan Sosial, Cetakan Kedua. Edisi

Revisi. Bandung: ALFABETA.

Siagian, Sondang P. 2007. Administrasi

Pembangunan (konsep, dimensi dan

strateginya).Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono (2002). Sosiologi Suatu

Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Suryawati, Criswardani. 2005.Memahami

Kemiskinan Secara Multidimensi. Jurnal

Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume

Nomor 3.

Yani, Mulia. 2000. Mekanisme dan Strategi

Pelayanan Birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Per Undang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Published

11-12-2020

Citation Check