IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL MASYARAKAT DESA UJUNG KEMPAS KECAMATAN KETUNGAU HULU
DOI:
https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.474Abstract
Masyarakat berhak menerima pelayanan publik, Negara Republik Indonesia secara khusus hal
ini sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana
kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Fungsi Pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mengelola,
pelayanan masyarakat, mengingat yang menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini kemampuan Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efeisien, efektif,
dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai pelaksana suatu model
kebijakan pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan,
khususnya pelayanan kepeda masyarakat desa.
Downloads
References
Arikunto,S. 1998. Perosedur Penelitian. Jakarta:
Renika Cipta
Barata, Atep S 2004. Dasar- dasar Pelayanan
Prima. Jakarta: Elex Media.
Komputindo.
Dharma Setiawan salam, 2002.
ManajemencPemerintahan Indonesia.
Jakarta: Djambatan.
Dwipayana, Aagn dan Sutoro, Eko. 2003.
Membangun Good Governance di
Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Dimyati dan Mudjiono. 2001.Belajar dan
Pembelajaran. Dirjen Dikti. Jakarta.
Effendy, Onong Uchjana. 1990. Dinamika
Komunikasi. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Faisal, S. 2001. Format-Format-Penelitian Sosial.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Faisal, S. 2001. Format-Format-Penelitian Sosial.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Gie, T. L. 2000. Administrasi Perkantoran
Modern. Yogyakarta: Liberty.
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen
Dasar,Pengertian, dan, Masalah, Edisi
Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen
Sumber Daya Manusia. PT. Bumi.
Kartini, Kartono. 2005. Pemimpin dan
Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005.
The Ethics Challenge in Public
Service: A Problem-Solving
Guide. Market Street. San
Fransisco: Jossey-Bass.
Moenir, H.A.S. 1987. Pendekatan Manusiawi
dan Organisasi Terhadap
Pembinaan Kepegawaian. Jakarta:
PT. Gunung Agung.
Moenir, AS. 1992. Manajemen Pelayanan
Umum Di Indonesia, Jakarta :
Bumi Akasara
Moenir, H.A.S. 2002.Manajemen Pelayanan
Umum di Indonesia. Cetakan
Keenam Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy. J. 1999, Metode penelitian
kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
Nasir, M. 1988. Metode Penelitian, Jakarta:
Ghalia.
Nawawi, H. 2003. Metodologi Penelitian,
Yogjakarta: Gajah Mada University
Press.
Notoadmodjo, Soetidjo. 2003.
Pengembangan Sumber Daya
Manusia. Rineka Cipta. Jakarta.
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005.
Manajemen Pelayanan. Jakarta:
Pustaka Pelajar.
Stephen P. Robbins. 2006. Perilaku
Organisasi. Jakarta: Indeks
Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem
Administrasi Negara Republik
Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Sutopo dan Sugiyanti. 1998. Pelayanan
Prima. Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara.
Sofo, F. 2003. Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Ed 1. Surabaya:
Airlangga University Press.
Sinamo, J. H. 2002. Etos Kerja 21 Etos
Kerja Profesional di Era Digital
Global, Edisi 1. Jakarta: Institut
Darma Mahardika.
Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen Tenaga
Kerja Indonesia, Pendekatan
Administratif dan Operasional.
Bumi Aksara. Jakarta.
Sutarto. 2004. Pelayanan Publik Suatu Kajian
Kebijakan Birokrasi. Jakarta:
Gramedia Press.
Sule,ET dan Kurniawan,S. 2005. Pengantar
Manajemen. Jakarta: praneda
Madia.
Sukarna. 1989. Demensi-Demensi Prima
Administrasi Negara. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.
Taliziduhu, Ndaraha. 2003. Kybernologi (Ilmu
Pemerintahan Baru). Jakarta:
Rineka Cipta
Sukarna. 1989. Pengantar Ilmu administrasi.
Bandung: Mandar Maju.
Wahab, A.S. 1998. Reformasi Pelayanan
Publik Menuju Sistem Pelayanan
yang Responsif dan Berkualitas.
Malang : PPSUB
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep,
Aplikasi dan Implementasinya
Dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah). Bandung: Mandar Maju.
Winarno,B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan
Publik.Yogyakarta: Media Presindo
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 63/KEP/M.PAN/2003
Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaran Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal.
Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Tentang Desa
Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tentang standar
Pelayanan Masyarakat Desa