AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.574Abstract
Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat dari: 1). Akuntabilitas Kinerja Tahunan pada aspek a).
Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sangat berkaitan dengan fungsi kerja esensial yang diharapkan.
Pemahaman aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan kinerja pegawai yang
berkemampuan tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, ketepatan dan
cepatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Keterampilan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan
berkaitan dengan keterampilan pegawai dalam penguasaan teknologi informasi. Pengalaman aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan
ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, telah ditempuh dengan kegiatan yang mendukung
peningkatan kualitas sumber daya manusia. b). Waktu menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) bahwa
berdasarkan waktu yang telah ditetapkan di dalam juklak dan juknis terkait dengan kinerja aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Kinerja
Tahunan pada aspek: a). Sumber Daya Manusia yang ada mampu menggerakkan organisasi dengan
baik maka suatu organisasi akan mampu berkembang dan melakukan tugas pokoknya dengan efektif
dan efisien. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci penggerak organisasi.
Keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan sumber daya
manusia telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi informasi. b). Kepemimpinan
dalam mendukung kualitas kinerja aparatur berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pola pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung kualitas kinerja aparatur. c). Sarana dan
Prasarana dalam mendukung kinerja aparatur yaitu sudah tersedia serta memadai dalam keadaan baik.
d). Anggaran yaitu diperoleh dari 2 (dua) sumber anggaran yang pertama bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan yang kedua bersumber dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah Daerah
Downloads
References
Bacal, Robert, 2011. Performance
Management. Terjemahan Surya
Dharma dan. Yanuar Irawan, Gramedia
Pustaka Jakarta.
Badan Kepegawaian Negara, 2001. Manajemen
Kinerja SDM. Jakarta: Badan
Kepegawaian Negara.
BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran
Berbasis Kinerja. Jakarta: Deputi.
IV BPKP.
Dharma, Agus. 2012. Manajemen Prestasi
Kerja. Jakarta : Rajawali.
Fredrickson. 2005. Positive emotions broaden
the scope of attention and thoughtaction
repertoires. Cognition &
Emotion, 19, 313- 332.
Gibson. 2007. Organisasi., Prilaku, Struktur,
Proses. Jakarta : Airlangga.
Indra, 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik,
penerbit salemba empat. ,Jakarta.
Kartono, 2004. Pemimpin dan Kepemimpinan,
Jakarta: Abnormal Rajawali.
Karyadi, M.
Kepemimpinan (Leadership).
Bandung: Karya Nusantara.
Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas
Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa
Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
LAN dan BPKP. 2004. Modul Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Jakarta: LAN
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mangkunegara, AP.2005. Evaluasi Kinerja
SDM. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Moekijat. 2011. Latihan dan Pengembangan
Pegawai. Bandung : Mandar Maju.
Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum
di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
.2012. Manajemen Pelayanan Umum
di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.
Munandar, M. 2010. Budgeting Perencanaan
Kerja Pengkoordinasian Kerja
Pengawasan Kerja. Yogyakarta : BPFE.
Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi
Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT
Grasindo
Nawawi, 2003. Manajemen Sumber Daya
Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif,
Cetakan ke-7, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta. 2012. Metode
Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Osborne D, and Gaebler T, 2006.
Mewirausahakan Birokrasi
(Reinventing Government), Terjemah :
Abdul Rosyid Pustaka Binaman
Pressindo.
Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas,
Konsep dan Implementasi. Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang Press
Robbins. 2015. Perilaku Organisasi, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta.
Sedarmayanti. 2001. Pengembangan Sumber
Daya Manusia. Jakarta : LP3ES. 2010.
Reformasi Administrasi Publik,
Reformasi Birokrasi dan
Kepemimpinan Masa Depan.
Bandung: PT Refika Aditama
Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Sumber
Daya Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta
: Bumi Aksara.
Siagian. 2006. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta :
Bumi Aksara.
Silalahi TB 2008. Membangun Sosok Aparatur
Profesional Dalam Kompetisi Global.
Pemberdayaan Birokrasi Dalam
Pembangunan. Jakarta: PT Swadaya.
Stoner. 2003. Manajemen, Edisi Bahasa
Indonesia, Jilid II, Gramedia Grup,.
Jakarta.