AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Authors

  • Aida Fitriani

DOI:

https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.574

Abstract

Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat dari: 1). Akuntabilitas Kinerja Tahunan pada aspek a).
Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sangat berkaitan dengan fungsi kerja esensial yang diharapkan.
Pemahaman aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan kinerja pegawai yang
berkemampuan tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, ketepatan dan
cepatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Keterampilan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan
berkaitan dengan keterampilan pegawai dalam penguasaan teknologi informasi. Pengalaman aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan
ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, telah ditempuh dengan kegiatan yang mendukung
peningkatan kualitas sumber daya manusia. b). Waktu menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) bahwa
berdasarkan waktu yang telah ditetapkan di dalam juklak dan juknis terkait dengan kinerja aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Kinerja
Tahunan pada aspek: a). Sumber Daya Manusia yang ada mampu menggerakkan organisasi dengan
baik maka suatu organisasi akan mampu berkembang dan melakukan tugas pokoknya dengan efektif
dan efisien. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci penggerak organisasi.
Keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan sumber daya
manusia telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi informasi. b). Kepemimpinan
dalam mendukung kualitas kinerja aparatur berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pola pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung kualitas kinerja aparatur. c). Sarana dan
Prasarana dalam mendukung kinerja aparatur yaitu sudah tersedia serta memadai dalam keadaan baik.
d). Anggaran yaitu diperoleh dari 2 (dua) sumber anggaran yang pertama bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan yang kedua bersumber dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah Daerah

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bacal, Robert, 2011. Performance

Management. Terjemahan Surya

Dharma dan. Yanuar Irawan, Gramedia

Pustaka Jakarta.

Badan Kepegawaian Negara, 2001. Manajemen

Kinerja SDM. Jakarta: Badan

Kepegawaian Negara.

BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran

Berbasis Kinerja. Jakarta: Deputi.

IV BPKP.

Dharma, Agus. 2012. Manajemen Prestasi

Kerja. Jakarta : Rajawali.

Fredrickson. 2005. Positive emotions broaden

the scope of attention and thoughtaction

repertoires. Cognition &

Emotion, 19, 313- 332.

Gibson. 2007. Organisasi., Prilaku, Struktur,

Proses. Jakarta : Airlangga.

Indra, 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik,

penerbit salemba empat. ,Jakarta.

Kartono, 2004. Pemimpin dan Kepemimpinan,

Jakarta: Abnormal Rajawali.

Karyadi, M.

Kepemimpinan (Leadership).

Bandung: Karya Nusantara.

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas

Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa

Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

LAN dan BPKP. 2004. Modul Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Jakarta: LAN

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor

Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mangkunegara, AP.2005. Evaluasi Kinerja

SDM. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen

Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Moekijat. 2011. Latihan dan Pengembangan

Pegawai. Bandung : Mandar Maju.

Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum

di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

.2012. Manajemen Pelayanan Umum

di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.

Munandar, M. 2010. Budgeting Perencanaan

Kerja Pengkoordinasian Kerja

Pengawasan Kerja. Yogyakarta : BPFE.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi

Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT

Grasindo

Nawawi, 2003. Manajemen Sumber Daya

Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif,

Cetakan ke-7, Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta. 2012. Metode

Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

Osborne D, and Gaebler T, 2006.

Mewirausahakan Birokrasi

(Reinventing Government), Terjemah :

Abdul Rosyid Pustaka Binaman

Pressindo.

Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas,

Konsep dan Implementasi. Malang:

Universitas Muhammadiyah Malang Press

Robbins. 2015. Perilaku Organisasi, Penerbit

Salemba Empat, Jakarta.

Sedarmayanti. 2001. Pengembangan Sumber

Daya Manusia. Jakarta : LP3ES. 2010.

Reformasi Administrasi Publik,

Reformasi Birokrasi dan

Kepemimpinan Masa Depan.

Bandung: PT Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Sumber

Daya Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta

: Bumi Aksara.

Siagian. 2006. Manajemen Sumber Daya

Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta :

Bumi Aksara.

Silalahi TB 2008. Membangun Sosok Aparatur

Profesional Dalam Kompetisi Global.

Pemberdayaan Birokrasi Dalam

Pembangunan. Jakarta: PT Swadaya.

Stoner. 2003. Manajemen, Edisi Bahasa

Indonesia, Jilid II, Gramedia Grup,.

Jakarta.

Downloads

Published

07-04-2022

Citation Check