PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Abstract

Prinsip pelayanan dalam era otonomi daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan,
karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi antara Pemerintah Daerah.
Dasar aturan yang mengatur tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,sebagai pelaksana
pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan
pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang adalah Badan Pengelola Pedapatan Daerah
Kabupaten Sintang. Badan Pengelola Pedapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam pelayanan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah berdasarkan pada standar pelayanan sesuai dengan
ketentuan yangberlaku baik dari segi ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan serta adanya rasa
bertanggungjawab atas pelayanan tersebut. Prinsip pelayanan didasarkan pada asaz rasa tanggungjawab,
efektif dengan mengutamakan pelayanan mengutamakan pelayanan yang lebih baik. Prosedur pelayanan
yang di terapkan sederhana, adanya kejelasan, dan tidak berbelit-belit serta sejalan dengan prosedur
pelayanan yang telah ditetapkan. Sedangkan alur pelayanan sudah dibakukan memudahkan masyarakat
dalam betransaksi membayar pajak.