AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU
DOI:
https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.651Abstract
Akuntabilitas pelayanan publik Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dalam
mengimplementasikan pelayanan publik sebagai upaya mendukung dan mengetahui aktivitas
penyelenggaraan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan
deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas Lurah, kepala seksi pemerintahan, ketentraman,
ketertiban dan pelayanan umum serta dua orang anggota warga masyarakat. Teknik dan alat pengumpulan
data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek akuntabilitas pelayanan publik berupa
pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan peranan
kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan otoritas
pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa akuntabilitas
pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Saran
disampaikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan,
kemudian untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan
mengembangkan standar kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar
pelayanan minimal.
Downloads
References
Ali, F dan Alam, S, A. 2012. Studi Kebijakan
Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka
Cipta.
Fermana, S. 2009. Kebijakan Publik Sebuah
Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Ruzz
Media.
Faisal, S. 2005. Format-Format Penelitian
Sosial. Jakarta: CV. Rajawali.
Hartanto, M, F. 2008. Paradigma Baru
Managemen Indonesia. Jakarta: Mizan dan
Integre Quardo.
Indrawijaya, I, A. 2010. Teori Perilaku, dan
Budaya Organisasi. Bandung: Refika
Aditama.
Kumorotomo, W. 2001. Etika Administrasi
Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor
Publik. Yogyakarta: FE. UGM.
Nasir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Nitisemito, A, S. 1986. Managemen Personalia.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rosyadi, Slamet. 2010. Paradigma Baru
Managemen Pembangunan.
Yogyakarta: Gava Media.
Salim, Emil. 1984. Perencanaan Pembangunan
dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta: Inti
Idayu Press.
Sarwoto. 1983. Dasar- Dasar Organisasi dan
Managemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian
Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal
dan Laporan Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Supriyanto, Budi. 2009. Managemen
Pemerintahan. Jakarta:. CV. Media
Brilian.
Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja
Pelayanan Publik. Bandung: Refika
Aditama.
Sutarno. 2012. Serba Serbi Manajemen Bisnis.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008.
Managemen Sumberdaya Manusia.
Jakarta: CV. Alfabeta.
Peraturan-Peraturan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Bersih dan berwibawa.
Jakarta: Sekneg.
—————Republik Indonesia Nomor 14 tahun
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Jakarta: Sekneg.
————Republik Indonesia Nomor 25 tahun
Tentang Pelayanan Publik.
Jakarta:Sekneg.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005
Tentang Kelurahan. Jakarta: Sekneg.
————Nomor 65 tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal. Jakarta:
Sekneg.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKIP). Jakarta: Sekneg.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/
/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan
Publik. Jakarta: Sekneg.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang
Pelayanan Publik. Jakarta: Sekneg.
————Nomor 26 tahun 2004 Tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Jakarta: Sekneg.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal. Jakarta: Sekneg.
Koran:
Harian Kompas, Jumat, tanggal 29 januari
halaman 6 tentang Opini
Akuntabiltas Kementerian Oleh Miftah
Thoha. Guru Besar Ilmu Administrasi
Publik Universitas Gadjah Mada.
