KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Abstract

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan ditingkat Desa, diharapkan mampu menjalankan
roda pemerintahan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai visi
misi dan tujuan suatu pemerintahan Desa. Dalam pembangunan Desa diperlukan Gaya kepemimpinan
pada Kepala Desa untuk mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan
pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan. Pembangunan di Desa sering tidak berjalan dengan
baik akibat pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak terdapat musyawarah,
tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencoba
menjawab rumusan masalah: Bagaimana Kepemimpinan Kapala Desa dalam Pembangunan Desa di
Desa Entogong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Gaya Kepemimpinan
Kepala Desa dalam Pembangunan Desa secara jelas dan cermat. Maka metode yang di gunakan
adalah deskriftif kualitatf. Objek penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan
Desa diwilayah Desa Entogong, Kecamatan Kayan Hulu, kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang,
sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteria sesuai tujuan penelitian. Gaya Kepemimpinan
yang dimiliki oleh seorang pemimpin berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai pada pemerintah
Desa. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Entogong. Pertama memiliki
Gaya Kepemimpinan Demokratis, aktif, dinamis, terarah, bertanggung jawab, menerima dan menghargai
saran, pendapat, dan nasehat dari staf/bawahan serta masyarakat, pengambilan keputusan dilakukan
dengan musyawarah dan melakukan koordinasi antara BPD dan perangkat
desa. Kedua, responsif dengan tipe kepemimpinan inovatif dan progresif. Mempunyai kemampuan untuk
mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Ketiga, Kendala terjadi karena kurangnya komunikasi
antara kepala desa dan pamong kalurahan, anggaran yang tidak mencukupi pelaksanaan pembangunan,
Terdapat tarik ulur antara pendukung Kepala Desa dalam pembangunan desa, Pemerintah supradesa
yang terlalu ikut campur tangan dalam pembangunan serta terdapat pengalihan anggran untuk
penangganan COVID-19.