MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Abstract

Aset daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia 19 Tahun 2016 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14
Tahun 2017 menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset daerah. Aset atau barang milik daerah
merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, potensi ekonomi bermakna adanya manfaat
finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang bisa menunjang peran dan
fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan
menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Sumber
data dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang serta Pegawai di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Melawi.Manajemen Pengelolaan Aset
Daerah Kabupaten Melawi sudah terlaksana dengan baik dan telah berpedoman kepada peraturanperundang
undangan tentang Pengelolaan Aset Dearah. Dari segi Perencanaan Pengelolaan Keuangan
adan Aset Daerah Kabupaten Melawi mengacu pada perencanaan strategic, dalam rangka menyusun
perencanaan dan menetapkan dasar untuk mengukur kinerja, tujuan, dan sasaran. Pada tahap
pelaksanaan pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang
berlaku. Penataan Pengelolaan Aset Daerah meliputi penyusunan kebijakan, penghimpunan dan
pengolahan data sehingga menjadi data siap pakai pada fungsi pelaporan sesuai denga metode
pencatatan. Pengawasan terhadap pengelolaan asset daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat
yang berwenang.Diharapkan indikator pengelolaan aset daerahdapat ditingkatkan pengelolaan yang
bersifat akuntabel dan tertata secara sistematis. Pelaporan pengelolaan aset harus sesuai dengan waktu
yang telah direncanakan dan memiliki kelengkapan data dan data asset terdesia secara baik.