ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU KECAMATAN SINTANG
Abstract
Abstrak: Penelitian ini membahas etika pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hulu.
Tujuan penelitian untuk melihat sejauhmana etika yang diterapkan dalam pelayanan kepada
masyarakat. Informan penelitian yakni Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Trantib dan Pelayanan
Umum dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik observasi
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penerapan etika pelayanan sudah
dilakukan dengan baik oleh perangkat kelurahan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan
yang diberikan sesuai prinsip-prinsip pelayanan. Oleh karena itu, etika harus menjadi standar
moral dalam pelayanan publik agar meningkatkan layanan yang santun dan professional.
Kata Kunci : Etika; Pelayanan; Publik.
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
Ainur Rohman, Ahmad dkk, 2010.
Reformasi Pelayanan Publik. Malang:
Averroes Press.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good
Governance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta : Gajah Mada University
Press.
Hahury, 2022. Etika Administrasi Publik
Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi
Yang Responsif dan Profesional. Klaten
: Lakeisha.
HM. Ismail, 2009. Etika Birokrasi dalam
Perspektif Sumberdaya Manusia.
Malang : Ash Shiddiqy Press.
Hidayat dan Rifa’i, 2018. Etika
Manajement Perspektif Islam. Medan :
LPPPI.
Haryatmoko. 2011. Etika Publik. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
Ipah Ema Jumiati, 2012. Dimensi Etika
dalam Pelayanan Publik Arti
Penting, Dilema dan Implikasinya
Bagi Pelayanan Publik di Indonesia.
Jurnal Administrasi Publik. Vol 3 (1),
-43.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi
Strategis Administrasi Publik: Konsep,
Teori, dan Isu. Yoyakarta : Gava
Media.
Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia
dan Produktivitas Kerja. Cetakan
kedua, Bandung : Mandar Maju.
Tri Yuniningsih, dkk, 2018. Etika
Administrasi Publik. Semarang :
Program Doktor Administrasi
Publik Fisip Undip.
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 62 Tahun
tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.